Warga Amerika Danai Politikus Anti-Islam Belanda

Sekelompok warga Amerika Serikat diam-diam mendanai politikus Belanda anti-Islam, Geert Wilders, 49 tahun, untuk meraih kursi dalam pemilihan parlemen (lower house) besok. Dukungan finansial itu ditujukan untuk menghadang pengaruh Islam di Eropa.

Belanda tidak melarang politikus menerima dukungan dana asing. Tapi Wilders, pendiri partai Kemerdekaan, tidak transparan mengenai dukungan dana asing ke partainya dibanding partai politik lainnya.

Adalah Forum Timur Tengah, lembaga think-thank pro-Israel yang bermarkas di Philadelphia, yang mengaku mendanai pertarungan Wilders di pengadilan Belanda, yang mendakwanya telah menyebarkan kebencian pada 2010 dan 2011. Direktur Forum Timur Tengah Daniel Pipes mengatakan uang itu dikirim langsung ke pengacara Wilder melalui Legal Project.

Majalah FrontPage, yang mengoperasikan jaringan dan situs sejumlah kelompok konservatif yang bermarkas di Los Angeles, juga pernah memberikan bantuan dana kepada Wilders. Menurut David Horowitz, yang bertanggung jawab atas majalah itu, menjelaskan bahwa dirinya membayar komisi Wilders saat berkunjung ke Amerika Serikat pada 2009.

Horowitz membayar komisi dari dua pidato Wilders, biaya keamanan saat aksi protes mahasiswa berlangsung, serta akomodasi untuk pengawal pribadinya asal Belanda yang memperpanjang masa tinggalnya demi menjaga keamanan Wilders.

Pemberian dukungan finansial itu dinilai telah melanggar undang-undang pajak Amerika yang melarang lembaga seperti Forum Timur Tengah dan FrontPage memberikan bantuan dana secara langsung kepada kandidat politik ataupun partai politik. Undang-undang ini mengizinkan lembaga non-profit tersebut mendukung perdebatan soal kebijakan finansial.

Wilders, dalam pernyataannya yang dikirim via e-mail, menjelaskan, biaya proses hukumnya saat itu datang dari para sukarelawan dan pembela kemerdekaan berbicara. “Saya tidak menjawab pertanyaan siapa mereka dan berapa yang telah mereka bayar. Ini dapat membahayakan keselamatan mereka,” ujarnya. Ia juga mencurigai ada motif politik di balik isu pendanaan dirinya dan partainya oleh mantan politikus Partai Kemerdekaan.

Pemerintah Belanda sendiri enggan menanggapi soal pendanaan Partai Kemerdekaan. “Saya tidak memiliki informasi atau dokumen,” kata Liesbeth Spies, Menteri Dalam Negeri Belanda.

Jajak pendapat yang dilakukan oleh TNS Nip dan Universitas Amsterdam memperkirakan Perdana Menteri Mark Rutte dari Partai Liberal bakal meraih kursi di parlemen. Rutte, yang bertugas sejak Oktober 2010 hingga koalisi partainya bubar pada April 2012 akibat pemborosan anggaran, meraih 52 persen suara dalam jajak pendapat itu. Belanda membutuhkan pemimpin yang berani dan riil. Rutte merupakan pendukung anti-bantuan terhadap Yunani dan pendukung pengetatan ekonomi.

Sumber: TEMPO.CO.