Dubes AS di Libya Tewas di Berondong Roket

BENGHAZI – Duta Besar Amerika Serikat John Christopher Stevens tewas dalam serangan di Konsulat AS di Benghazi, Libya, Selasa malam (11/09).

Pejabat Libya itu mengatakan Dubes sedang dalam perjalanannya ke satu tempat yang lebih aman setelah para pemrotes menyerang Konsulat AS di Benghazi dan melepaskan tembakan dengan roket. Protes ini terjadi karena dipicu oleh sebuah film AS yang menghina Nabi Muhammad SAW.

Pejabat itu mengatakan dubes itu dan tiga staf lainnya tewas ketika para pria bersenjata menembakkan roket-roket ke mobilnya. Ia mengatakan Kedubes AS telah mengirim satu pesawat militer untuk membawa mayat-mayat itu ke Tripoli dan menerbangkan mereka ke AS.

Para pria bersenjata menyerang kompleks Benghazi itu Selasa petang terlibat bentrokan senjata dengan pasukan keamanan Libya, yang mundur dibawah tembakan gencar. Para penyerang menembaki gedung-gedung itu sementara yang lainnya melemparkan bom-bom rakitan ke komplek itu, meledakkan bom-bom kecil. Kebakarann terjadi di sekitar kompleks itu akibat serangan-serangan tersebut.

Serangan itu terjadi setelah satu protes di Mesir di mana para pengunjurasa memanjat tembok kedubes AS, menurunkan bendera AS dan membakarnya dalam satu protes menyangkut film yang menghina Nabi Muhammad SAW

Aksi unjuk rasa yang dilakukan massa Muslim di kedutaan AS di Libya dan Mesir, merupakan protes terkait film amatir di internet yang dianggap menghina Nabi Muhammad SAW. Film yang memicu kemarahan umat Muslim di Libya dan Mesir itu, dikabarkan telah diproduksi beberapa ekspatriat koptik Mesir yang menetap di AS. Film trailer itu telah muncul di Youtube dalam Bahasa Arab. Beberapa demonstran rasa yang diwawancara media menyatakan bahwa mereka marah dan melakukan aksi unjuk rasa setelah mendengar kabar akan ada film Amerika yang menghina Nabi Muhammad.

Di Mesir, sekitar 3.000 demonstran yang berunjuk rasa di Kantor Kedubes, adalah umat Islam dari gerakan Salafi dan penggemar sepak bola. Mereka menuntut film yang diproduksi di AS itu ditarik dari peredaran. Sam Bacile, warga As yang mengaku membantu proses produksi film itu, menyampaikan maaf kepada kedutaan dan menyatakan tidak pernah membayangkan reaksi umat Muslim akan semarah itu. Bacile mengungkapkan, film itu belum sepenuhnya rampung dan dia menolak telah mendistribusikannya secara online.

Film itu, juga diproduksi dalam Bahasa Inggris dan Bacile tidak tahu siapa yang merilisnya dalam bahasa Arab. Pengunjuk rasa di Mesir menunjuk situs AS termasuk YouTube yang telah menyebarkan petikan adegan dalam film tersebut. Beberapa kelompok anti-Muslim juga memiliki blog yang menayangkan adegan film itu. Dalam serangkaian adegan terputus-putus, pembuat film menggambarkan Nabi Muhammad sebagai seorang anak penganiaya dan pembunuh kejam. Hal inilah yang memicu kemarahan umat Muslim di Mesir dan Libya karena menganggap film tersebut sebagai penghujatan terhadap agama Islam. @dari berbagai sumber

Warga Amerika Danai Politikus Anti-Islam Belanda

Sekelompok warga Amerika Serikat diam-diam mendanai politikus Belanda anti-Islam, Geert Wilders, 49 tahun, untuk meraih kursi dalam pemilihan parlemen (lower house) besok. Dukungan finansial itu ditujukan untuk menghadang pengaruh Islam di Eropa.

Belanda tidak melarang politikus menerima dukungan dana asing. Tapi Wilders, pendiri partai Kemerdekaan, tidak transparan mengenai dukungan dana asing ke partainya dibanding partai politik lainnya.

Adalah Forum Timur Tengah, lembaga think-thank pro-Israel yang bermarkas di Philadelphia, yang mengaku mendanai pertarungan Wilders di pengadilan Belanda, yang mendakwanya telah menyebarkan kebencian pada 2010 dan 2011. Direktur Forum Timur Tengah Daniel Pipes mengatakan uang itu dikirim langsung ke pengacara Wilder melalui Legal Project.

Majalah FrontPage, yang mengoperasikan jaringan dan situs sejumlah kelompok konservatif yang bermarkas di Los Angeles, juga pernah memberikan bantuan dana kepada Wilders. Menurut David Horowitz, yang bertanggung jawab atas majalah itu, menjelaskan bahwa dirinya membayar komisi Wilders saat berkunjung ke Amerika Serikat pada 2009.

Horowitz membayar komisi dari dua pidato Wilders, biaya keamanan saat aksi protes mahasiswa berlangsung, serta akomodasi untuk pengawal pribadinya asal Belanda yang memperpanjang masa tinggalnya demi menjaga keamanan Wilders.

Pemberian dukungan finansial itu dinilai telah melanggar undang-undang pajak Amerika yang melarang lembaga seperti Forum Timur Tengah dan FrontPage memberikan bantuan dana secara langsung kepada kandidat politik ataupun partai politik. Undang-undang ini mengizinkan lembaga non-profit tersebut mendukung perdebatan soal kebijakan finansial.

Wilders, dalam pernyataannya yang dikirim via e-mail, menjelaskan, biaya proses hukumnya saat itu datang dari para sukarelawan dan pembela kemerdekaan berbicara. “Saya tidak menjawab pertanyaan siapa mereka dan berapa yang telah mereka bayar. Ini dapat membahayakan keselamatan mereka,” ujarnya. Ia juga mencurigai ada motif politik di balik isu pendanaan dirinya dan partainya oleh mantan politikus Partai Kemerdekaan.

Pemerintah Belanda sendiri enggan menanggapi soal pendanaan Partai Kemerdekaan. “Saya tidak memiliki informasi atau dokumen,” kata Liesbeth Spies, Menteri Dalam Negeri Belanda.

Jajak pendapat yang dilakukan oleh TNS Nip dan Universitas Amsterdam memperkirakan Perdana Menteri Mark Rutte dari Partai Liberal bakal meraih kursi di parlemen. Rutte, yang bertugas sejak Oktober 2010 hingga koalisi partainya bubar pada April 2012 akibat pemborosan anggaran, meraih 52 persen suara dalam jajak pendapat itu. Belanda membutuhkan pemimpin yang berani dan riil. Rutte merupakan pendukung anti-bantuan terhadap Yunani dan pendukung pengetatan ekonomi.

Sumber: TEMPO.CO.

Hamas Kecam Rencana Gus Dur Menghadiri Perayaan 60 Tahun Israel

Rencana itu “sungguh-sungguh memalukan.”

imageRencana mantan Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid untuk menghadiri perayaan 60 tahun berdirinya negara Zionis Israel, bulan Mei mendatang, dikritik oleh tokoh pejuang kemerdekaan Palestina, Dr Musa Abu Marzuq.

Ditemui oleh Hidayatullah.com di kantornya di Damaskus beberapa jam yang lalu, Abu Marzuq, yang menjabat Wakil Kepala Biro Politik Hamas (Gerakan Perlawanan Islam untuk Kemerdekaan Palestina) menyebut rencana itu, “sungguh-sungguh memalukan.”

Menurut Abu Marzuq, merayakan 60 tahun berdirinya Zionis Israel sama halnya merayakan pembantaian, pengusiran, perusakan kebun-kebun dan penjajahan atas rakyat Palestina dan Masjidil Aqsa.

“Bagaimana mungkin seorang Muslim seperti Abdurrahman Wahid tega ikut serta merayakan kezaliman atas saudara-saudara Muslimnya sendiri?” tukasnya.

Menurut Abu Marzuq, kalau Presiden AS George Bush menghadiri perayaan seperti itu, dirinya masih bisa memahami, tapi kalau seorang bekas presiden dari sebuah bangsa Muslim terbesar di dunia yang melakukannya, “sungguh memalukan.”

Dr Musa menyarankan kepada tokoh-tokoh Indonesia untuk datang sendiri melihat keadaan saudara-saudaranya di Gaza.

image“Sudah berbulan-bulan, 1,5 juta saudara-saudara Anda, terutama anak-anak, saat ini hidup tanpa bahan bakar, tanpa obat-obatan dan makanan yang sangat terbatas karena diblokade oleh Zionis Israel,” jelasnya.

Namun, Abu Marzuq mengingatkan, bahwa Israel tidak mungkin memberikan izin kepada siapapun untuk menyaksikan kekejaman mereka atas para penduduk Gaza.

“Minggu lalu, bekas (Presiden AS Jimmy) Carter juga dilarang Israel masuk ke Gaza,” katanya.

Karena masuk ke Gaza tidak mungkin, saat ini, ia menyarankan para tokoh Muslim Indonesia agar mengunjungi para pengungsi Palestina di Yordania, Mesir dan Suria. “Ada 6 juta saudara-saudara Anda bangsa Palestina yang sekarang diusir oleh Zionis Israel dan terpaksa hidup di pengungsian,” katanya.

Menanggapi langkah-langkah pemerintah Otoritas Palestina di bawah Mahmud Abbas yang menambah terus jumlah “duta besar” Palestina di berbagai negara, Abu Marzuq mengatakan, bahwa dirinya tak merasa ada masalah dengan itu.

Sejak sepuluh tahun silam, sudah lebih dari seratus negara yang memiliki duta besar atau perwakilan PLO. “Yang terpenting,” kata Abu Marzuq, “para duta besar itu bekerja untuk kepentingan kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa Palestina. Jangan sampai mereka memperkeruh suasana dengan menjelek-jelekkan kelompok tertentu yang mengakibatkan lemahnya persatuan bangsa Palestina.”

Ketika berkunjung ke Indonesia beberapa bulan silam, Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di depan tokoh-tokoh Indonesia menyebut Hamas sebagai “kriminal”. Namun Abu Marzuq enggan menanggapi pernyataan-pernyataan yang bernada kampanye hitam itu.

Menurutnya, apapun yang dikatakan oleh Mahmud Abbas tentang Hamas, tidak akan banyak pengaruhnya bagi kepentingan Palestina.

“Sebab dunia sudah bisa menyaksikan,” ujarnya, “siapa yang benar-benar bekerja untuk kemerdekaan Palestina, dan siapa yang hanya bikin masalah.”

Menurut Abu Marzuq, saat ini ada upaya keras untuk membangun citra, seakan-akan Gaza di bawah Hamas adalah Korea Utara yang kacau-balau dan pemerintahnya salah urus. Sedangkan Tepi Barat adalah Korea Selatan yang modern dan kaya raya.

“Tapi kami ingin menyampaikan, bahwa prioritas pekerjaan kami adalah rekonsiliasi rakyat Palestina, keselamatan mereka dan dikembalikannya hak-hak mereka di manapun mereka berada,” kata Abu Marzuq.

Sejauh ini Mahmud Abbas telah melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Zionis Israel Ehud Olmert sebanyak 51 kali. “Hasilnya bukan saja nol, malah semakin buruk,” simpul Abu Marzuq.

Dr Musa Abu Marzuq lahir di Gaza tahun 1951. Setelah menyelesaikan kesarjanaan tekniknya di Universitas Ayn Syams, Kairo ia bekerja di bidang industri di Uni Emirat sampai tahun 1981. Sepuluh tahun kemudian ia menyelesaikan studi S-3 di Amerika Serikat.

Di Biro Politik Hamas (Harakah Muqawwamah Al-Islamiyah), Abu Marzuq adalah wakil dari Khalid Misy’al yang pernah diwawancarai majalah Suara Hidayatullah, edisi September 2006. [Dzikrullah, Khadijah, dan Kaisya Fatina (fotojurnalis) dari Damaskus/www.hidayatullah.com] – Sumber: http://www.swaramuslim.com

Eropa Bersatu Seru Israel Hentikan Pemukiman Gelap

Menteri luar negeri Eropa Bersatu, Senin (28/1) waktu setempat, menyeru Israel untuk menghentikan semua kegiatan pemukiman di wilayah Palestina, dan menyatakannya hal itu tidak sah.

“Eropa Bersatu menganggap permukiman di mana pun di wilayah dudukan Palestina tidak sah berdasarkan atas undang-undang antarbangsa. Itu termasuk permukiman Israel di baik Yerusalem Timur maupun Tepi Barat,” kata mereka dalam pernyataan bersamanya.

“Pembangunan permukiman merupakan rintangan bagi perdamaian. Oleh karena itu, Eropa Bersatu sangat prihatin pada kegiatan pemukiman tersebut,” kata pernyataan itu.

Mereka juga menanggapi rangkaian serangan roket atas Israel dari Gaza pekan lalu, penutupan berikut Israel atas semua perlintasan ke jalur itu, dan ‘serbuan’ perbatasan antara Gaza dengan Mesir oleh puluhribuan orang Palestina.

Eropa Bersatu mengutuk penembakan berlanjut roket ke wilayah Israel dan kegiatan lain, yang berlawanan dengan hukum antarbangsa dan membahayakan penduduk, kata pernyataan.

Eropa Bersatu mengulangi keprihatinan mendalamnya pada keadaan kemanusiaan di Gaza dan menyeru kesinambungan penyediaan barang dan layanan hakiki, termasuk bahan bakar dan listrik.

Pada saat sama, pernyataan itu memuji upaya penengahan pemerintah Mesir dan menyeru kesinambungan luas dan keterlibatan membangun mitra Arab.

Selain itu, mereka menyambut peluncuran cara baru pemberian bantuan Eropa Bersatu untuk wilayah Palestina, yang dijadwalkan berlaku pada 1 Februari.

Pranata itu akan merupakan saluran pokok untuk Eropa Bersatu dan bantuan lain antarbangsa, kata pernyataan tersebut.

Pemimpin Israel memerintahkan membongkar permukiman liar terbesar Yahudi di wilayah caplokan mereka itu Tepi Barat, Palestina, pada Agustus mendatang, kata sumber peradilan di Yerusalem hari Rabu.

Petugas hukum, yang membicarakan keputusan itu kepada mahkamah agung, menerima pernyataan untuk pengusiran pemukim liar tersebut dari wilayah Palestina dan kelompok anti-pemukiman Peace Now.

Perdana Menteri Israel Ehud Olmert dan Menteri Pertahanan Ehud Barak mengharapkan 40 orang atau keluarga, yang tinggal di pos terdepan Migron di dekat Ramallah, berjanji sukarela memindahkan rumah mereka ke tempat lain di Tepi Barat, yang diduduki Israel, yang diperuntukkan bagi kawasan industri, tambah sumber itu.

Tempat tersebut adalah Shaar Binyamin, yang saat ini terdiri atas rumah, yang digunakan sebagai gudang dan pasar, terletak dua kilometer dari pos terdepan Migron.

Migron adalah permukiman liar terbesar, yang terdiri atas sekitar 100 pemukim, yang terletak di sekitar wilayah dudukan Tepi Barat, yang didirikan tanpa izin pemerintah Yahudi, yang menduduki wilayah itu sejak perang 1967.

Di Migron terdapat sejumlah rumah, lusinan rumah-bergerak, satu sinagoga, satu tempat ibadah bath, dan masing-masing sebuah sekolah taman kanak-kanak dan rumahkaca.

Masyarakat antarbangsa menganggap semua permukiman di wilayah Tepi Barat, yang diduduki Israel, tidak sah tanpa memandang apakah perumahan itu dibangun dengan izin Isreal.

Namun, Washington memberikan tekanan khusus pada Israel untuk membongkar pemukiman liar itu dan mantan perdana menteri Ariel Sharon berjanji memindahkan 56 di antaranya, yang didirikan setelah ia mengambil-alih pemerintahan pada Maret 2001.

Dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice pada awal Januari, perdana menteri sekarang membarui janji itu. (sumber: MediaIndonesia.Com)